Artikel Sejarah Indonesia Lengkap

artikelova.com - Sebagai warga yang cinta akan negaranya, pasti kamu tidak ingin ketinggalan asal usul sejarah indonesia. Banyak hal yang dapat kamu pelajari mengenai sejarah indonesia.

Sejarah awal mula Indonesia dimulai sejak zaman prasejarah berdasarkan penemuan manusia jawa yang berusia 1,7 juta tahun yang silam. Dalam perjalanan sejarahnya indoneisa meliputi suatu rentangan waktu yang sangat panjang. Dari munculnya kerajaan-kerajaan hindu budha serta islam di jawa dan sumatera, masuknya orang-orang eropa, hingga sampai masa reformasi yang berlangsung hingga saat ini.

Memang tidak banyak di antara warga Indonesia yang peduli akan sejarah bangsanya, namun tidak sedikit juga sebagian mereka benar-benar ingin tahu awal mula sejarah Indonesia, dan semoga kita termasuk orang-orang yang peduli akan sejarah Indonesia serta mau mempelajarinya sebagai penambah ilmu pengetahuan kita dan tentunya untuk dijadikan motivasi dalam mengarungi hidup. Berikut adalah sejarah Indonesia dari masa prasejarah hingga sampai masa reformasi sekarang ini.

SEJARAH INDONESIA dalam MASA PRASEJARAH

Secara geologi, wilayah Indonesia modern (untuk kemudahan, selanjutnya disebut Nusantara) merupakan pertemuan antara tiga lempeng benua utama: Lempeng Eurasia, Lempeng Indo-Australia, dan Lempeng Pasifik (lihat artikel Geologi Indonesia). Kepulauan Indonesia seperti yang ada saat ini terbentuk pada saat melelehnya es setelah berakhirnya Zaman Es, hanya 10.000 tahun yang lalu.

Pada masa Pleistosen, ketika masih terhubung dengan Asia Daratan, masuklah pemukim pertama. Bukti pertama yang menunjukkan penghuni pertama adalah fosil-fosil Homo erectus manusia Jawa dari masa 2 juta hingga 500.000 tahun lalu. Penemuan sisa-sisa “manusia Flores” (Homo floresiensis) di Liang Bua, Flores, membuka kemungkinan masih bertahannya H. erectus hingga masa Zaman Es terakhir.

Homo sapiens pertama diperkirakan masuk ke Nusantara sejak 100.000 tahun yang lalu melewati jalur pantai Asia dari Asia Barat, dan pada sekitar 50.000 tahun yang lalu telah mencapai Pulau Papua dan Australia. Mereka, yang berciri rasial berkulit gelap dan berambut ikal rapat (Negroid), menjadi nenek moyang penduduk asli Melanesia (termasuk Papua) sekarang dan membawa kultur kapak lonjong (Paleolitikum).

Gelombang pendatang berbahasa Austronesia dengan kultur Neolitikum datang secara bergelombang sejak 3000 SM dari Cina Selatan melalui Formosa dan Filipina membawa kultur beliung persegi (kebudayaan Dongson). Proses migrasi ini merupakan bagian dari pendudukan Pasifik. Kedatangan gelombang penduduk berciri Mongoloid ini cenderung ke arah barat, mendesak penduduk awal ke arah timur atau berkawin campur dengan penduduk setempat dan menjadi ciri fisik penduduk Maluku serta Nusa Tenggara. Pendatang ini membawa serta teknik-teknik pertanian, termasuk bercocok tanam padi di sawah (bukti paling lambat sejak abad ke-8 SM), beternak kerbau, pengolahan perunggu dan besi, teknik tenun ikat, praktek-praktek megalitikum, serta pemujaan roh-roh (animisme) serta benda-benda keramat (dinamisme).

Pada abad pertama SM sudah terbentuk pemukiman-pemukiman serta kerajaan-kerajaan kecil, dan sangat mungkin sudah masuk pengaruh kepercayaan dari India akibat hubungan perniagaan.

SEJARAH INDONESIA pada ERA PRA KOLONIAL

1. Sejarah Awal
   Para cendekiawan India telah menulis tentang Dwipantara atau kerajaan Hindu Jawa Dwipa di pulau Jawa dan Sumatra sekitar 200 SM. Bukti fisik awal yang menyebutkan tanggal adalah dari abad ke-5 mengenai dua kerajaan bercorak Hinduisme: Kerajaan Tarumanagara menguasai Jawa Barat dan Kerajaan Kutai di pesisir Sungai Mahakam, Kalimantan. Pada tahun 425 agama Buddha telah mencapai wilayah tersebut.
   
   Di saat Eropa memasuki masa Renaisans, Nusantara telah mempunyai warisan peradaban berusia ribuan tahun dengan dua kerajaan besar yaitu Sriwijaya di Sumatra dan Majapahit di Jawa, ditambah dengan puluhan kerajaan kecil yang sering kali menjadi vazal tetangganya yang lebih kuat atau saling terhubung dalam semacam ikatan perdagangan (seperti di Maluku).
2. Kerajaan Hindu Budha di Indonesia
   Pada abad ke-4 hingga abad ke-7 di wilayah Jawa Barat terdapat kerajaan bercorak Hindu-Budha yaitu kerajaan Tarumanagara yang dilanjutkan dengan Kerajaan Sunda sampai abad ke-16. Pada masa abad ke-7 hingga abad ke-14, kerajaan Buddha Sriwijaya berkembang pesat di Sumatra.
   
   Penjelajah Tiongkok I Ching mengunjungi ibukotanya Palembang sekitar tahun 670. Pada puncak kejayaannya, Sriwijaya menguasai daerah sejauh Jawa Barat dan Semenanjung Melayu. Abad ke-14 juga menjadi saksi bangkitnya sebuah kerajaan Hindu di Jawa Timur, Majapahit.
   
   Patih Majapahit antara tahun 1331 hingga 1364, Gajah Mada berhasil memperoleh kekuasaan atas wilayah yang kini sebagian besarnya adalah Indonesia beserta hampir seluruh Semenanjung Melayu. Warisan dari masa Gajah Mada termasuk kodifikasi hukum dan dalam kebudayaan Jawa, seperti yang terlihat dalam wiracarita Ramayana.
3. Awal Mula Kerajaan Islam di Indonesia
   Islam sebagai sebuah pemerintahan hadir di Indonesia sekitar abad ke-12, namun sebenarnya Islam sudah sudah masuk ke Indonesia pada abad 7 Masehi. Saat itu sudah ada jalur pelayaran yang ramai dan bersifat internasional melalui Selat Malaka yang menghubungkan Dinasti Tang di Cina, Sriwijaya di Asia Tenggara dan Bani Umayyah di Asia Barat sejak abad 7.
   
   Menurut sumber-sumber Cina menjelang akhir perempatan ketiga abad 7, seorang pedagang Arab menjadi pemimpin pemukiman Arab muslim di pesisir pantai Sumatera. Islam pun memberikan pengaruh kepada institusi politik yang ada.
   
   Hal ini nampak pada Tahun 100 H (718 M) Raja Sriwijaya Jambi yang bernama Srindravarman mengirim surat kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari Kekhalifahan Bani Umayyah meminta dikirimkan da’i yang bisa menjelaskan Islam kepadanya. Surat itu berbunyi: “Dari Raja di Raja yang adalah keturunan seribu raja, yang isterinya juga cucu seribu raja, yang di dalam kandang binatangnya terdapat seribu gajah, yang di wilayahnya terdapat dua sungai yang mengairi pohon gaharu, bumbu-bumbu wewangian, pala dan kapur barus yang semerbak wanginya hingga menjangkau jarak 12 mil, kepada Raja Arab yang tidak menyekutukan tuhan-tuhan lain dengan Allah. Saya telah mengirimkan kepada anda hadiah, yang sebenarnya merupakan hadiah yang tak begitu banyak, tetapi sekedar tanda persahabatan.
   
   Saya ingin Anda mengirimkan kepada saya seseorang yang dapat mengajarkan Islam kepada saya dan menjelaskan kepada saya tentang hukum-hukumnya.” Dua tahun kemudian, yakni tahun 720 M, Raja Srindravarman, yang semula Hindu, masuk Islam. Sriwijaya Jambi pun dikenal dengan nama ‘Sribuza Islam’. Sayang, pada tahun 730 M Sriwijaya Jambi ditawan oleh Sriwijaya Palembang yang masih menganut Budha.
   
   Islam terus mengokoh menjadi institusi politik yang mengemban Islam. Misalnya, sebuah kesultanan Islam bernama Kesultanan Peureulak didirikan pada 1 Muharram 225 H atau 12 November 839 M. Contoh lain adalah Kerajaan Ternate. Islam masuk ke kerajaan di kepulauan Maluku ini tahun 1440. Rajanya seorang Muslim bernama Bayanullah.
   
   Kesultanan Islam kemudian semikin menyebarkan ajaran-ajarannya ke penduduk dan melalui pembauran, menggantikan Hindu sebagai kepercayaan utama pada akhir abad ke-16 di Jawa dan Sumatera. Hanya Bali yang tetap mempertahankan mayoritas Hindu. Di kepulauan-kepulauan di timur, rohaniawan-rohaniawan Kristen dan Islam diketahui sudah aktif pada abad ke-16 dan 17, dan saat ini ada mayoritas yang besar dari kedua agama di kepulauan-kepulauan tersebut.
   
   Penyebaran Islam dilakukan melalui hubungan perdagangan di luar Nusantara; hal ini, karena para penyebar dakwah atau mubaligh merupakan utusan dari pemerintahan Islam yang datang dari luar Indonesia, maka untuk menghidupi diri dan keluarga mereka, para mubaligh ini bekerja melalui cara berdagang, para mubaligh inipun menyebarkan Islam kepada para pedagang dari penduduk asli, hingga para pedagang ini memeluk Islam dan meyebarkan pula ke penduduk lainnya, karena umumnya pedagang dan ahli kerajaan lah yang pertama mengadopsi agama baru tersebut. Kerajaan Islam penting termasuk diantaranya: Kerajaan Samudera Pasai, Kesultanan Banten yang menjalin hubungan diplomatik dengan negara-negara Eropa, Kerajaan Mataram, dan Kesultanan Ternate dan Kesultanan Tidore di Maluku.

SEJARAH INDONESIA pada ERA KEMERDEKAAN

1. Proklamasi Kemerdekaan
   Mendengar kabar bahwa Jepang tidak lagi mempunyai kekuatan untuk membuat keputusan seperti itu pada 16 Agustus, Soekarno membacakan “Proklamasi” pada hari berikutnya. Kabar mengenai proklamasi menyebar melalui radio dan selebaran sementara pasukan militer Indonesia pada masa perang, Pasukan Pembela Tanah Air (PETA), para pemuda, dan lainnya langsung berangkat mempertahankan kediaman Soekarno.
   
   Pada 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) melantik Soekarno sebagai Presiden dan Mohammad Hatta sebagai Wakil Presiden dengan menggunakan konstitusi yang dirancang beberapa hari sebelumnya. Kemudian dibentuk Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) sebagai parlemen sementara hingga pemilu dapat dilaksanakan.
   
   Kelompok ini mendeklarasikan pemerintahan baru pada 31 Agustus dan menghendaki Republik Indonesia yang terdiri dari 8 provinsi: Sumatra, Kalimantan (tidak termasuk wilayah Sabah, Sarawak dan Brunei), Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi, Maluku (termasuk Papua) dan Nusa Tenggara.
2. Perang Kemerdekaan
   Dari 1945 hingga 1949, persatuan kelautan Australia yang bersimpati dengan usaha kemerdekaan, melarang segala pelayaran Belanda sepanjang konflik ini agar Belanda tidak mempunyai dukungan logistik maupun suplai yang diperlukan untuk membentuk kembali kekuasaan kolonial.
   
   Usaha Belanda untuk kembali berkuasa dihadapi perlawanan yang kuat. Setelah kembali ke Jawa, pasukan Belanda segera merebut kembali ibukota kolonial Batavia, akibatnya para nasionalis menjadikan Yogyakarta sebagai ibukota mereka. Pada 27 Desember 1949 (lihat artikel tentang 27 Desember 1949), setelah 4 tahun peperangan dan negosiasi, Ratu Juliana dari Belanda memindahkan kedaulatan kepada pemerintah Federal Indonesia. Pada 1950, Indonesia menjadi anggota ke-60 PBB.
3. Demokrasi Parlamenter
   Tidak lama setelah itu, Indonesia mengadopsi undang-undang baru yang terdiri dari sistem parlemen di mana dewan eksekutifnya dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada parlemen atau MPR. MPR terbagi kepada partai-partai politik sebelum dan sesudah pemilu pertama pada tahun 1955, sehingga koalisi pemerintah yang stabil susah dicapai.
   
   Peran Islam di Indonesia menjadi hal yang rumit. Soekarno lebih memilih negara sekuler yang berdasarkan Pancasila sementara beberapa kelompok Muslim lebih menginginkan negara Islam atau undang-undang yang berisi sebuah bagian yang menyaratkan umat Islam takluk kepada hukum Islam.Demokrasi Parlementer, adalah suatu demokrasi yang menempatkan kedudukan badan legislatif lebih tinggi dari pada badan eksekutif. Kepala pemerintahan dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Perdana menteri dan menteri-menteri dalam kabinet diangkat dan diberhentikan oleh parlemen. Dalam demokrasi parlementer Presiden menjabat sebagai kepala negara.
4. Demokrasi Terpimpin
   Pemberontakan yang gagal di Sumatera, Sulawesi, Jawa Barat dan pulau-pulau lainnya yang dimulai sejak 1958, ditambah kegagalan MPR untuk mengembangkan konstitusi baru, melemahkan sistem parlemen Indonesia. Akibatnya pada 1959 ketika Presiden Soekarno secara unilateral membangkitkan kembali konstitusi 1945 yang bersifat sementara, yang memberikan kekuatan presidensil yang besar, dia tidak menemui banyak hambatan.
   
   Dari 1959 hingga 1965, Presiden Soekarno berkuasa dalam rezim yang otoriter di bawah label “Demokrasi Terpimpin”. Dia juga menggeser kebijakan luar negeri Indonesia menuju non-blok, kebijakan yang didukung para pemimpin penting negara-negara bekas jajahan yang menolak aliansi resmi dengan Blok Barat maupun Blok Uni Soviet. Para pemimpin tersebut berkumpul di Bandung, Jawa Barat pada tahun 1955 dalam KTT Asia-Afrika untuk mendirikan fondasi yang kelak menjadi Gerakan Non-Blok.
   
   Pada akhir 1950-an dan awal 1960-an, Soekarno bergerak lebih dekat kepada negara-negara komunis Asia dan kepada Partai Komunis Indonesia (PKI) di dalam negeri. Meski PKI merupakan partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan China, dukungan massanya tak pernah menunjukkan penurutan ideologis kepada partai komunis seperti di negara-negara lainnya.
5. Konfrontasi Indonesia – Malaysia
   Soekarno menentang pembentukan Federasi Malaysia dan menyebut bahwa hal tersebut adalah sebuah “rencana neo-kolonial” untuk mempermudah rencana komersial Inggris di wilayah tersebut. Selain itu dengan pembentukan Federasi Malaysia, hal ini dianggap akan memperluas pengaruh imperialisme negara-negara Barat di kawasan Asia dan memberikan celah kepada negara Inggris dan Australia untuk mempengaruhi perpolitikan regional Asia.
   
   Menanggapi keputusan PBB untuk mengakui kedaulatan Malaysia dan menjadikan Malaysia anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, presiden Soekarno mengumumkan pengunduran diri negara Indonesia dari keanggotaan PBB pada tanggal 20 Januari 1965 dan mendirikan Konferensi Kekuatan Baru (CONEFO) sebagai tandingan PBB dan GANEFO sebagai tandingan Olimpiade. Pada tahun itu juga konfrontasi ini kemudian mengakibatkan pertempuran antara pasukan Indonesia dan Malaysia (yang dibantu oleh Inggris).
6. Gerakan 30 September
   Hingga 1965, PKI telah menguasai banyak dari organisasi massa yang dibentuk Soekarno untuk memperkuat dukungan untuk rezimnya dan, dengan persetujuan dari Soekarno, memulai kampanye untuk membentuk “Angkatan Kelima” dengan mempersenjatai pendukungnya. Para petinggi militer menentang hal ini.
   
   Pada 30 September 1965, enam jendral senior dan beberapa orang lainnya dibunuh dalam upaya kudeta yang disalahkan kepada para pengawal istana yang loyal kepada PKI. Panglima Komando Strategi Angkatan Darat saat itu, Mayjen Soeharto, menumpas kudeta tersebut dan berbalik melawan PKI. Soeharto lalu menggunakan situasi ini untuk mengambil alih kekuasaan. Lebih dari puluhan ribu orang-orang yang dituduh komunis kemudian dibunuh. Jumlah korban jiwa pada 1966 mencapai setidaknya 500.000; yang paling parah terjadi di Jawa dan Bali.

SEJARAH INDONESIA PADA ERA ORDE BARU

Setelah Soeharto menjadi Presiden, salah satu pertama yang dilakukannya adalah mendaftarkan Indonesia menjadi anggota PBB lagi. Indonesia pada tanggal 19 September 1966 mengumumkan bahwa Indonesia “bermaksud untuk melanjutkan kerjasama dengan PBB dan melanjutkan partisipasi dalam kegiatan-kegiatan PBB”, dan menjadi anggota PBB kembali pada tanggal 28 September 1966, tepat 16 tahun setelah Indonesia diterima pertama kalinya. Pada 1968, MPR secara resmi melantik Soeharto untuk masa jabatan 5 tahun sebagai presiden, dan dia kemudian dilantik kembali secara berturut-turut pada tahun 1973, 1978, 1983, 1988, 1993, dan 1998. 

Presiden Soeharto memulai “Orde Baru” dalam dunia politik Indonesia dan secara dramatis mengubah kebijakan luar negeri dan dalam negeri dari jalan yang ditempuh Soekarno pada akhir masa jabatannya. Orde Baru memilih perbaikan dan perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasihat dari ahli ekonomi didikan Barat. Selama masa pemerintahannya, kebijakan-kebijakan ini, dan pengeksploitasian sumber daya alam secara besar-besaran menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang besar namun tidak merata di Indonesia. Contohnya, jumlah orang yang kelaparan dikurangi dengan besar pada tahun 1970-an dan 1980-an. Dia juga memperkaya dirinya, keluarganya, dan rekan-rekat dekat melalui korupsi yang merajalela.

SEJARAH INDONESIA ERA REFORMASI

1. Pemerintahan BJ. Habibie
   Presiden Habibie segera membentuk sebuah kabinet. Salah satu tugas pentingnya adalah kembali mendapatkan dukungan dari Dana Moneter Internasional dan komunitas negara-negara donor untuk program pemulihan ekonomi. Dia juga membebaskan para tahanan politik dan mengurangi kontrol pada kebebasan berpendapat dan kegiatan organisasi.
2. Pemerintahan Gusdur
   Pemilu untuk MPR, DPR, dan DPRD diadakan pada 7 Juni 1999. PDI Perjuangan pimpinan putri Soekarno, Megawati Sukarnoputri keluar menjadi pemenang pada pemilu parlemen dengan mendapatkan 34% dari seluruh suara; Golkar (partai Soeharto – sebelumnya selalu menjadi pemenang pemilu-pemilu sebelumnya) memperoleh 22%; Partai Persatuan Pembangunan pimpinan Hamzah Haz 12%; Partai Kebangkitan Bangsa pimpinan Abdurrahman Wahid (Gus Dur) 10%. Pada Oktober 1999, MPR melantik Abdurrahman Wahid sebagai presiden dan Megawati sebagai wakil presiden untuk masa bakti 5 tahun. Wahid membentuk kabinet pertamanya, Kabinet Persatuan Nasional pada awal November 1999 dan melakukan reshuffle kabinetnya pada Agustus 2000.
   
   Pemerintahan Presiden Wahid meneruskan proses demokratisasi dan perkembangan ekonomi di bawah situasi yang menantang. Di samping ketidakpastian ekonomi yang terus berlanjut, pemerintahannya juga menghadapi konflik antar etnis dan antar agama, terutama di Aceh, Maluku, dan Papua. Di Timor Barat, masalah yang ditimbulkan rakyat Timor Timur yang tidak mempunyai tempat tinggal dan kekacauan yang dilakukan para militan Timor Timur pro-Indonesia mengakibatkan masalah-masalah kemanusiaan dan sosial yang besar. MPR yang semakin memberikan tekanan menantang kebijakan-kebijakan Presiden Wahid, menyebabkan perdebatan politik yang meluap-luap.
3. Pemerintahan Megawati
   Pada Sidang Umum MPR pertama pada Agustus 2000, Presiden Wahid memberikan laporan pertanggung jawabannya. Pada 29 Januari 2001, ribuan demonstran menyerbu MPR dan meminta Presiden agar mengundurkan diri dengan alasan keterlibatannya dalam skandal korupsi.
   
   Di bawah tekanan dari MPR untuk memperbaiki manajemen dan koordinasi di dalam pemerintahannya, dia mengedarkan keputusan presiden yang memberikan kekuasaan negara sehari-hari kepada wakil presiden Megawati. Megawati mengambil alih jabatan presiden tak lama kemudian.Kabinet pada masa pemerintahan Megawati disebut dengan kabinet gotong royong.
4. Pemerintahan SBY (Susilo Bambang Yudhoyono)
   Pada 2004, pemilu satu hari terbesar di dunia diadakan dan Susilo Bambang Yudhoyono tampil sebagai presiden baru Indonesia. Pemerintah baru ini pada awal masa kerjanya telah menerima berbagai cobaan dan tantangan besar, seperti gempa bumi besar di Aceh dan Nias pada Desember 2004 yang meluluh lantakkan sebagian dari Aceh serta gempa bumi lain pada awal 2005 yang mengguncang Sumatra.
   
   Pada 17 Juli 2005, sebuah kesepakatan bersejarah berhasil dicapai antara pemerintah Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka yang bertujuan mengakhiri konflik berkepanjangan selama 30 tahun di wilayah Aceh.
   
   Pada Pemilihan Umum 2009 keberuntungan masih pihak pada SBY, terpilih kembali sebagai presiden Indonesia untuk periode kedua kalinya Pemerintahan SBY masa bakti 2009-2014. Namun Pemilu 2014 mengantarkan Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo menjadi President Indonesia.
5. Pemerintahan Jokowi (Joko Widodo)
   Karena kasus-kasus korupsi di PD dan fakta bahwa Susilo Bambang Yudhoyono telah mencapai batas maksimum dua kali masa jabatan presiden (walau dukungan baginya sudah turun drastis di tahun terakhir kepresidenannya), PD tidak memainkan peran besar dalam pemilu legislatif 2014. Bahkan, ada pendatang baru yang jadi pusat perhatian. Joko Widodo, mantan pengusaha (furniture dan properti), menjadi sosok yang sangat populer. Sebagai walikota Solo (Jawa Tengah) periode 2005-2012, ia tertarik untuk menjalin hubungan dekat dengan warga kota, sambil memperkenalkan serangkaian reformasi dan perubahan-perubahan positif lainnya.
   
   Dimulai dari 20 Oktober 2014, dimana secara legal, Joko Widodo terpilih menjadi Presiden Indonesia ke-7 dan Jusuf Kalla sebagai Wakiil Presiden. Di tahun ke-3 kepemimpinannya, Presiden Jokowi sanggup mencetak banyak sejarah. Prestasi yang belum pernah ditorehkan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Tentu hal ini amat sangat membanggakan bagi rakyat Indonesia.
   
   Jokowi mencatat sejarah dengan berhasil mendatangkan kapal raksasa ukuran 10.000 TEUS, bersandar di Tanjung Priok. Kapal tersebut berukuran lebih besar dari CMA-CGM Titus yang sebelumnya juga bersandar di Tanjung Priok. Datangnya kapal-kapal raksasa ke Priok, mampu memberikan efisiensi pada biaya logistik di pelabuhan. Tanjung Priok pun kini menjadi Hub bertaraf internasional.
   
   Jokowi juga tercatat sebagai Presiden yang paling perduli dengan pariwisata di Indonesia. Beliau mempopulerkan istilah 10 Bali baru untuk sepuluh destinasi pariwisata baru. Ini adalah bukti keseriusan Jokowi dalam meningkatkan sektor pariwisata.
   
   Menurut Asnawi Bahar, Ketua ASITA Pusat, Kebijakan Bebas Visa Kunjungan (BVK), yang selama 6 presiden sebelumnya hanya 15 negara. Di masa Mantan Gubernur DKI ini, berubah menjadi 45 negara, lalu bertambah jadi 90, dan kini sudah 169 negara. International openess dengan program visa fasilitation ini adalah bagian dari keseriusan pemerintah. Efeknya menurut data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2015 saja tercatat ada 10,41 juta turis mancanegara. Meningkat tajam jika dibandingkan pada tahun 2014 yang hanya 9,4 juta saja.
   
   Presiden Jokowi adalah Presiden pertama yang mengunjungi wilayah Pantai Barat Sumut, yakni Mandailing Natal dan Tapanuli Tengah. Kedatangan Presiden saat itu adalah untuk melihat secara langsung kebutuhan wilayah Pantai Barat sangat baik. Terkait pembangunan bandara, sebenarnya sudah ada delapan bandara di Sumut.
   
   Jokowi menorehkan sejarah sebagai Presiden pertama yang mengunjungi Pulau Miangas. Tahun 2016 bulan Oktober Presiden berangkat dari Bandar Udara Sam Ratulangi Manado, menggunakan pesawat angkut CN-295 TNI Angkatan Udara. Begitu tiba dilokasi, Presiden kemudian meresmikan Bandara Miangas yang baru saja selesai dibangunkan dengan anggaran Rp 320 miliar. Jokowi juga meresmikan terminal penumpang Bandara Tanjung Api Tojo Una-una di Ampena dan Terminal Penumpang Bandara Kasiguncu di Poso.
   
   Pemerintahan Jokowi juga mencetak sejarah baru dalam pembangunan desa. Selama pemerintahan beliau sepanjang 66.000 kilometer jalan desa dibangun. Secara keseluruhan desa-desa di Indonesia kini mampu membangun 5.000 Km jembatan dan juga unit penahan longsor sebanyak 38.000. Untuk air bersih kini desa-desa telah membangun 16.000 saluran air bersih.
   
   Dana untuk desa juga terus meningkat, pada tahun 2015 pemerintah mengalokasikan dana sebanyak Rp 20,8 triliun, lalu pada tahun 2016 menjadi Rp 46 triliun dan pada tahun 2017 meningkat lagi sebanyak Rp 60 triliun dan akan terus ditingkatkan.
   
   Tax Amnesty yang dilakukan oleh pemerintah Jokowi adalah yang tersukses di dunia. Meski awalnya banyak yang meragukan tapi akhirnya lagi-lagi Jokowi mencetak sejarah baru. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Ken Dwijugiastaedi mendapat penghargaan dari dunia perpajakan internasional. Penghargaan ini didapat lantaran pencapaian program Tax Amnesty terbaik di dunia.
   
   Jokowi juga mencetak sejarah dengan penyamarataan harga BBM di Papua menjadi sama dengan di Jawa. Awalnya banyak yang mengatakan sulit untuk menyamakan harga BBM di Papua dengan di Jawa. Tapi Jokowi pernah mengatakan bahwa ini untuk keadilan sosial. Setelah diupayakan dengan berbagai terobosan termasuk pembubaran Petral, ternyata Jokowi berhasil menyamakan BBM di Papua dengan di Jawa untuk pertama kalinya dalam sejarah.
   
   Jokowi juga mencatat rekor baru lagi, di eranya perhatian pemerintah ke Indonesia Timur adalah yang terbesar dalam sejarah. Di sektor perhubungan, pemerintah pusat juga telah merampungkan dan meresmikan sejumlah bandara di Papua dan Sulawesi, mempercepat pengembangan jalan trans Papua, pembukaan lahan sawah baru di Sulawesi dan Kalimantan, percepatan pembangunan rel kereta api Sulawesi, serta peresmian sejumlah pembangkit listrik.
   
   Untuk pertama kalinya sejak tahun 2004 pemerintah pusat mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dari hasil pemeriksaan BPK atas LKPP tersebut didasarkan pada hasil pemeriksaan 84 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) dan satu Laporan Keyangan Bendahara Umum Negara (LKBUN). Dari total pemeriksaan, 74 LKKL-LKBUN) atau 84% mendapat opini WTP. Opini. WTP atas 74 LKKL-LKBUN tahun 2016 ini mempengaruhi secara positif kewajaran LKPP 2016.
   
   Tidak hanya soal yang berkaitan dengan pembangunan tapi Jokowi juga berhasil menorehkan catatan sejarah lain.
   
   Presiden hadir untuk pertama kalinya pada puncak Festival Film Indonesia, padahal acara tersebut telah digelar sejak tahun 1955. Ini menunjukkan betapa Pak Jokowi begitu perhatian dengan perkembangan industri perfilman nasional.
   
   Ada yang bilang beliau ini klemar-klemer, planga-plongo, tidak tegas dan lemah. Tapi ternyata Pak Jokowi adalah Presiden pertama yang dengan berani menginjakkan kaki di zona merah. Presiden mengunjungi Kenyam, Papua dalam rangka pembangunan jalur Wamena-Mumugu sepanjang 278,69 kilometer.
   
   Kenyam ditandai sebagai zona merah karena para pekerja pembangunan jalan disana kerap diteror hingga disandera. Menurut kabar sudah delapan staf Kementrian PU yang disandera kelompok separatis selama bertugas disana.
   
   Hanya dalam 3 tahun kepemimpinan Jokowi, beliau sanggup menorehkan begitu banyak sejarah baru dalam pembangunan di Indonesia. Masih banyak sejarah baru yang berhasil dicetak oleh beliau yang tidak tertuang diatas. Entah sejarah cantik apalagi yang akan diciptakan oleh Presiden Jokowi hingga tahun 2019 nanti.
   
   Dan yang lebih mengagumkannya lagi, semua ia lakukan meski dalam kondisi banyak tekanan. Lawan-lawannya enggan Jokowi sukses membangun negara ini agar ia kehilangan dukungan. Berbagai fitnah dilontarkan, tapi ia tidak perdulikan sama sekali. Seperti pemain bola yang diledek pendukung lawan kemudian ia buktikan dengan mencetak gol ke gawang lawan, begitu juga dengan Jokowi. Beliau melawan caci maki dan fitnah dengan kerja yang luar biasa, dan hasilnya bisa dirasakan oleh masyarakat.

* Dirangkum dari berbagai sumber